Rapat Koordinasi Pembangunan Rakorbang Kelurahan Mengawali Kegiatan Proses Perencanaan Pemerintah Kota Padang

  • 12 Februari 2019
  • 97 Kali Dilihat
  • Super Administrator
  • Rapat Koordinasi Pembangunan Rakorbang Kelurahan Mengawali Kegiatan Proses Perencanaan Pemerintah Kota Padang

             Rakorbang ini adalah amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Daerah disusun melalui Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang) dengan pendekatan yang partisipatif dan dialogis antara masyarakat dengan pemerintah.

            Peran Musrenbang menjadi lebih bermakna karena menjadi media utama konsultasi publik bagi segenap pelaku kepentingan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan kecamatan/kelurahan dengan prioritas dan sasaran pembangunan kota; mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat pada setiap tahapan, Usulan pembangunan tingkat RT/RW, usulan pembangunan dari Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kota, serta menyepakati prioritas pembangunan dan program/kegiatan pada setiap tahapan Musrenbang.

             Untuk usulan pembangunan tingkat RT/RW, Perangkat RT/RW melaksanakan rapat untuk menyepakati usulan rencana kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020. Setiap RW mengusulkan kegiatan prioritas sejumlah 5 (lima) usulan  dengan bentuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat.

             Kemudian Perangkat Kelurahan melaksanakan rapat untuk menyepakati usulan rencana kegiatan prioritas RT/RW menjadi kegiatan prioritas tingkat Kelurahan. Setiap Kelurahan mengusulkan kegiatan prioritas sebanyak 2 (dua) kali jumlah RW. Usulan yang sudah disepakati untuk menjadi prioritas kecamatan dan prioritas Perangkat Daerah di inputkan ke dalam e-planning menggunakan username dan password kelurahan oleh petugas kelurahan. Pelaksanaan entri usulan kegiatan kelurahan tanggal 28 Januari - 7 Februari 2019.

            Dalam Rakorbang Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari sampai dengan 7 Februari 2019 ini seluruh pegawai Bappeda dilibatkan dalam memantau pelaksanaan Rakorbang untuk seluruh Kelurahan (104 Kelurahan) yang pada prakteknya di lapangan biasanya juga diminta sebagai narasumber. Selain Bappeda, yang menjadi narasumber dalam rakorbang ini adalah Anggota DPRD, Camat, Lurah, LPM, Perwakilan SKPD teknis, Babinsa dan Babinkamtibmas. Anggota DPRD memanfaatkan momen rakorbang ini dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat untuk diusulkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD.

            Dari hasil pemantauan terlihat bahwa sebagian besar usulan masyarakat masih pada pengembangan sarana dan prasarana, karena memang kebutuhan yang paling mendesak pada saat ini adalah pembangunan jalan lingkung dan pengendalian banjir, di samping itu masih ada kebutuhan masyarakat akan jamban bersih, terutama Kelurahan Kampung Baru, Lubeg.

             Dalam rapat ini juga disepakati kegiatan yang akan didanai dengan DAU (Dana Alokasi Umum) Tambahan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.