PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020

  • 12 Februari 2019
  • 84 Kali Dilihat
  • Super Administrator
  • PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020

                Forum ini dibuka oleh Bapak Walikota Padang, Mahyeldi, di Gedung Bagindo Aziz Chan Balikota Aia Pacah, Padang, hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019, dihadiri oleh Anggota DPRD yang diwakili oleh Bapak Muhidi dan Wahyu Iramana Putra, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Perangkat Daerah, Tim Ahli Walikota, Akademisi, Kadin, Gapensi, LKAAM, Forum Kota Sehat dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam sambutannya, Walikota menyatakan bahwa Rancangan awal RKPD ini dibahas bersama dengan Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. Masukan dan saran ini nantinya akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir dalam forum ini.

                Kepala Bappeda Kota Padang yang baru dilantik, Medi Iswandi, dalam paparannya menjelaskan program unggulan Walikota, Capaian Kinerja penyelenggaraan pembangunan Kota Padang sampai dengan tahun 2018, proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2019-2021, dimana tahun 2021 ditargetkan PAD Kota Padang mencapai 1 Triliyun. Dalam paparannya juga disampaikan permasalahan yang sedang dihadapi dan target kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah ke depannya.

               Pada sesi tanya jawab, Kadin menyampaikan tiga poin penting yang akan menjadi perhatian bersama yaitu penataan kawasan Gunung Padang yang rawan longsor, langkah kongkrit untuk menata kawasan wisata halal, terutama setelah munculnya kasus sate babi, dan pegembangan kawasan pantai air manis dengan ikonnya malin kundang yang telah mendunia. Dilanjutkan dengan tanggapan oleh Bapak Muhidi bahwa untuk RKPD 2020 tidak perlu banyak target, cukup beberapa saja tapi fokus dan memiliki multiplier effect bagi pembangunan Kota Padang.

              “Untuk implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, khususnya untuk Kelurahan harus sudah dipersiapkan SDMnya, karena Lurah ke depannya akan menjadi KPA dan ada bendahara yang akan mengelola dana Kelurahan yang cukup besar. Kemudian informasi dan data harus tersedia dan akurat, sehingga kita bisa tahu jumlah penduduk miskin di tiap Kelurahan. Terakhir, hendaknya ada kajian otentik tentang PAD, berapa sesungguhnya PAD kita, sehingga penganggaran kita bisa lebih optimal”, pungkasnya.

             Wahyu Iramana Putra dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa sebagai anggota DPRD, penjaringan aspirasi masyarakat tidak hanya dari reses, tapi bisa dimulai dari rembug warga, dan Rakorbang Kelurahan, sehingga usulan masyarakat selain bisa disalurkan melalui stimulant Kelurahan dan Kecamatan, bisa juga melalui pokok-pokok pikiran DPRD.

    Acara ini ditutup dengan ditetapkannya kesepakatan bersama mengenai tema pembangunan tahun 2020 dan makan siang bersama.