Kajian Peluang Penerbitan Obligasi Daerah Pemerintah Kota Padang

  • 01 November 2018
  • 162 Kali Dilihat
  • Super Administrator
  • Kajian Peluang Penerbitan Obligasi Daerah  Pemerintah Kota Padang

    Kajian Peluang Penerbitan Obligasi Daerah  ini menyediakan pedoman bagi Pemerintah Kota Padang dalam pengambilan kebijakan dalam penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan pemerintah daerah. Obligasi Daerah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Obligasi daerah tidak dijamin oleh Pemerintah Pusat (Pemerintah) sehingga segala resiko yang timbul sebagai akibat dari penerbitan Obligasi Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Obligasi daerah yang diterbitkan hanya jenis obligasi pendapatan (revenue bonds). Kegiatan yang didanai melalui penerbitan obligasi daerah harus menghasilkan penerimaan, namun tidak harus mencapai pemulihan biaya penuh (full cost recovery).

    Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terhadap pihak-pihak terkait dengan obligasi daerah yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OPD Pengelola Investasi (BPKAD), Bursa Efek Indonesia (BEI) perwakilan Sumbar dan pihak-pihak lain yang dianggap relevan dengan kajian. Sedangkan sumber data sekunder adalah literatur, artikel, dan jurnal. Data penelitian yang dilakukan bersifat kuantitatif. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan simulasi.

    Hasil kajian menunjukkan bahwa dari aspek kemampuan keuangan daerah terkait rasio kemandirian keuangan Pemerintah daerah Kota Padang masih berada pada kriteria kemandirian rendah. Dari aspek nilai DSCR telah lebih dari 2,5 dan laporan keuangan WTP. Dari aspek hukum peraturan-peraturan yang harus diterbitkan adalah Peraturan Daerah tentang pengelolaan obligasi daerah, Penerbitan Obligasi Daerah, dan tentang pembentukan dana cadangan.  Sedangkan untuk Peraturan Walikota Padang harud diterbitkan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Obligasi Daerah, Pembentukan Satuan Kerja UPT Pengelola Obligasi Daerah dan Peraturan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

    Dari hasil simulasi dalam kajian diperoleh nilai obligasi yang diterbitkan dengan nilai DSCR yakni minimal 2,5 maka Pemerintah Kota Padang dapat menerbitkan obligasi daerah dengan jumlah akumulasi dari 1-500 Milyar rupiah dengan tingkat suku bunga dari 8-15% dengan bunga anuitas. Rencana penerbitan obligasi atau sukuk daerah harus tercantum dalam RPJMD dan dibentuk tim persiapan penerbitan obligasi.

    Terkait dengan rekomendasi penerbitan obligasi daerah maka Pemerintah Kota Padang saat ini dapat menerbitkan obligasi daerah karena prasyarat perundang-undangan khususnya DSCR telah terpenuhi. Namun demikian ada beberapa hal atau kondisi yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Kota Padang sebelum menerbitkan obligasi daerah yakni diantaranya (1) Obligasi Daerah disarankan diterbitkan pada saat rasio kemandirian keuangan daerah sudah berada pada tingkat tinggi yakni 75% pendapatan daerah telah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Mengupayakan terlebih dahulu upaya mendapatkan sumber pembiayaan pembangunan lainnya dengan biaya dan prosedur yang lebih mudah dan murah yakni melalui Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Kerjasama Pemanfaatan, Sewa lahan, Bangun Guna Serah, Kerjasama Penyediaan Infrastruktur), Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) Infrastruktur, Project Finance, dan Public Private Partnership (PPP); (3) Telah adanya staf Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah Kota Padang yang memiliki Kualifikasi kompetensi yakni pengetahuan di bidang keuangan, perbankan dan akuntansi serta sertifikasi yang terkait di bidang ini seperti sertifikasi manajemen resiko yang diselenggarakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Resiko, sertifikasi wakil manajemen investasi yang dilakukan oleh Panitia Standar Profesi Pasar Modal dan The Indonesian Capital Market Institute (TICMI), dan sertifikasi internasional di bidang keuangan seperti Certified Financial Analyst (CFA) yang diadakan oleh CFA Institute; (4) Adanya komitmen politik kuat dari DPRD dan TAPD Kota Padang terkait dengan penganggaran pembayaran angsuran bunga dan pengembalian pokok obligasi karena umur atau masa obligasi daerah antara 3-5 Tahun tidak berkorelasi dengan masa umur proyek dalam menghasilkan laba. Komitmen politik pemerintah dengan DPRD Kota Padang menyangkut sumber dana pembayaran kewajiban ketika proyek yang didanai obligasi gagal bayar. Konsekuensi yang timbul adalah pembayaran akan bersumber dari PAD dan DAU yang selama ini telah jelas tujuan pemanfaatannya; (5) Nilai obligasi yang diterbitkan sebaiknya diatas 1 Trilyun rupiah agar menarik bagi perusahaan underwriter selaku penjamin. Hal ini disebabkan karena biaya yang dibutuhkan atau ditanggung underwriter dalam penerbitan obligasi tergolong besar yakni diantaranya biaya studi kelayakan, auditor, konsultan hukum, notaris, wali amanat, percetakan dan Event Organizer, dan Biaya Pembuatan Prospektus. Perusahaan underwriter tentunya akan memperhitungkan fee/komisi penjualan dengan biaya yang menjadi bebannya dan (5) Secara politik, Walikota Padang harus melakukan pendekatan dengan anggota DPRD yang akan dipilih pada Tahun 2019.